Artikel

Miranda Rules (Hak Tersangka)

Secara umum prinsip Miranda Rule, Miranda Warning atau Miranda Principle diakomodir di dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan secara khusus prinsip Miranda Rule terdapat pada Pasal 56 ayat (1) UU No.8 tahun 1981. Dalam konteks hukum positif Indonesia miranda rule juga terakomodasi dalam KUHAP yaitu pada Pasal 52 KUHAP dan Pasal 175 KUHAP.

Secara eksplisit miranda rules terkait pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai berikut:

  1. Pasal 18 ayat (1) KUHAP: Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
  2. Pasal 51 KUHAP untuk mempersiapkan pembelaan:
  3. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
  4. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
  5. Pasal 52 KUHAP: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
  6. Pasal 54 KUHAP: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
  7. Pasal 55 KUHAP : Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
  8. Pasal 56 KUHAP :
  9. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka
  10. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  11. Pasal 57 KUHAP:
  12. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
  13. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

 

 

Referensi:

artikel.kantorhukum-lhs.com

www.jurnalbengkulu.com

gagasanriau.com

Related Articles

Silahkan masukan tanggapan terkait tulisan ini di kolom komentar, terimakasih.

WhatsApp Informasi
%d blogger menyukai ini: