Artikel

Janji Menikahi Tak Ditepati Bisa Jadi Boomerang

Berbicara mengenai pernikahan memang tidak ada habisnya. Setiap orang pasti tahu apa itu pernikahan. Tujuan dari pernikahan ini adalah membina sebuah keluarga yang bahagia, saling menyayangi, mencintai dan berusaha untuk menjadikan kekal sampai mau memisahkan.

Namun terkadang, dalam kenyataannya banyak pasangan yang gagal sampai ke tahap pernikahan, faktornya banyak sekali, restu orang tua, salah satu pasangan ingkar janji.

Menepati janji adalah satu hal. Pertanyaan normatifnya, apakah janji menikahi itu harus diucapkan secara jelas, tegas, dan tertulis? Bagaimana jika janji itu tidak ditepati pada waktunya, apakah ada akibat hukum yang timbul? UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kini sudah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019) memperkenalkan dan memungkinkan dibuatnya perjanjian pranikah (prenuptial agreement).

Pada Bagian 2 BW diatur pula mengenai acara mendahului perkawinan, yaitu pengumuman rencana perkawinan. Tetapi Pasal 58 BW juga menyinggung tentang janji-janji menikahi (promises to marry). Berdasarkan pasal ini janji-janji menikahi tidak menimbulkan hak menuntut ke pengadilan untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak ada hak menuntut biaya, gantgi rugi, atau bunga akibat ingkar janji menikahi. Boleh ada permintaan ganti rugi jika terbukti sudah ada pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan kepada petugas Kantor Catatan Sipil, yang diikuti pengumuman rencana perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil.

Dalam praktik, sudah ada beberapa putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya janji menikahi. Setidaknya putusan-putusan berikut layak direnungkan.

Gagal Menikah karena Calon Ditolak Keluarga (1986)

Peristiwa ini terjadi di Nusa Tenggara Barat, dan masuk ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Putusan ini dibacakan majelis hakim agung pada 8 Februari 1986. Pada intinya, apa yang dipersoalkan di persidangan adalah tidak terlaksanakanya janji menikahi yang diucapkan oleh seorang laki-laki berinisial IGLR kepada seorang perempuan berinisial MDI.

IGLR menyatakan cintanya kepada MDI dan berjanji akan menikahi perempuan asal Lombok Tengah itu. IGLR bukan saja mendatangi sekolah tempat MDI mengajar, tetapi juga mengucapkan janji akan menjadikan MDI sebagai isterinya. Sebagai bukti cinta dan kasih sayang, IGLR menyerahkan kartu taspen, kartu pegawai, dan sepeda motor baru. Cinta dan kasih sayang keduanya tumbuh sampai diwujudkan dalam bentuk hidup bersama selama lebih dari setahun. Biaya hidup bersama itu banyak ditanggung oleh MDI.

Dalam perjalanan, IGLR didesak untuk menepati janjinya menikahi MDI. Janji tinggal janji, pernikahan tak pernah terjadi. Si pria beralasan ia akan dibuang keluarga jika menikah dengan MDI. Merasa janji menikahi itu tak ditepati, MDI memutuskan hubungan mereka dan membawa persoalan ini ke pengadilan. Ia meminta agar IGLR mengganti kerugian atas biaya hidup bersama yang telah dikeluarkan, dan jika ditotal hampir berjumlah Rp1,5 juta. MDI juga menuntut ganti rugi 5 juta rupiah atas pemulihan nama baik karena ia harus menanggung malu.

Pada 1984, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan MDI. Dalam amarnya, majelis hakim menyatakan ‘tergugat tidak menepati janji untuk menikahi penggugat’, dan menghukum tergugat untuk membayar 2,5 juta rupiah sebagai pemulihan nama baik penggugat. Pada Juli 1984, Pengadilan Tinggi memutuskan mengabulkan banding IGLR. Majelis banding menyatakan menolak gugatan MDI seluruhnya.

Tetapi, dua tahun kemudian, putusan pengadilan kembali berpihak pada MDI. Majelis hakim agung membatalkan putusan banding, dan mengadili sendiri perkara tersebut. Majelis hakim agung menyatakan bahwa tergugat (IGLR) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu dibebani gantti rugi sebagai pemulihan nama baik sebesar 2,5 juta rupiah.

Ada beberapa pertimbangan hakim agung mengabulkan sebagian gugatan, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan No. 3191 K/Pdt/1984. Pertama, saksi yang dihadirkan ke persidangan, yakni atasan IGLR sendiri, membenarkan bahwa IGLR telah berjanji untuk menikahi MDI. Tetapi lantaran ada penolakan keluarga terhadap perkawinan, maka IGLR tidak menepati janjinya. Kedua, berdasarkan bukti surat yang diajukan MDI ke persidangan, terungkap bahwa IGLR menyebut MDI sebagai isterinya sehingga menurut majelis ‘dapat disimpulkan tergugat asal berkeinginan untuk mengawininya’. Ketiga, tidak dipenuhinya janji menikahi berarti tergugat melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan itu adalah perbuatan melawan hukum. Keempat, tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat terhadap biaya yang dikeluarkan selama hidup bersama harus ditolak ‘karena tidak diperjanjian sebelumnya’.

KESIMPULAN
Sekilas, tidak ada masalah pada kegagalan menikah sesuai janji lisan tersebut. Masing-masing bisa mencari pasangan baru, bukan? Jika janji nikah itu tak terealisasi, bukan mustahil timbul masalah hukum. Pihak yang dirugikan, misalnya perempuan, melaporkan si pria ke kepolisian karena ada harta benda si perempuan yang masih di tangan pria, atau mengajukan gugatan perdata dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Daddy Fahmanadie, mengatakan hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas dan lex certa dari sisi perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, apakah perbuatan tidak menepati janji menikahi bisa diproses pidana ditentukan apakah perbuatan itu telah diatur sebelumnya sebagai perbuatan pidana atau belum. Dari sisi ini agaknya sulit untuk memperoses pidana perbuatan tidak memenuhi janji menikahi. Kalaupun hendak dimintai tanggung jawab dari salah satu pihak, tetap akan perdebatan mengenai kesengajaan dan kesalahan.

“Yang akan diperdebatkan adalah sejauh mana kesalahan dan kesengajaannya,”.

Perdebatan itu mungkin muncul karena janji menikahi diucapkan secara lisan sebagai simbol keseriusan salah satu pasangan. Pembuktian janji lisan itu juga bukan perkara mudah. “Kecuali mereka sejak pacaran sudah perjanjian tertulis. Itu lain soal.

Selain jalur pidana, mungkin saja salah satu pihak menempuh gugatan perdata dengan menggunakan dalil perbuatan melawan hukum. Onrechtmatigedaad umumnya merujuk pada Pasal 1365 BW/KUH Perdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam praktiknya, onrechtmatigedaad adalah konsep hukum yang mudah digunakan pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan bisa menjadi perangkap dalam hubungan berpacaran yang tak berlanjut ke pelaminan. Tak percaya? Setidaknya, begitulah yang terjadi di Indonesia.

Salah satu yang menjadi yurisprudensi adalah putusan yang dijatuhkan hakim agung Bagir Manan, Parman Suparman, dan Arbijoto, pada petengahan Juli 2003. Dalam putusan ini, majelis hakim agung mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat. Judex facti dianggap salah menerapkan hukum.

Menurut majelis hakim agung, tidak dipenuhinya janji menikahi mengandung arti Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat, dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena perbuatan tidak memenuhi janji menikahi itu menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat asal wajib membayar ganti rugi yang besarnya ditetapkan dalam amar. Jumlahnya sebesar Rp7,5 juta sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membiayai hidup Tergugat selama mereka berdua menjalin asmara.

Dari putusan perkara ini dapat ditarik kaidah hukum bahwa ‘dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat’. Juga dapat diketahui bahwa ini bukan putusan pertama yang menghukum pelaku yang ingkar janji menikahi.

Hakim agung merujuk pada yurisprudensi No. 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986. Dalam putusan ini, hakim agung menyatakan perbuatan Tergugat asli yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikualifikasi sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat asli.

Dalam bukunya Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions), Sudargo Gautama mencatat bahwa putusan 8 Februari 1986 itu mungkin yang pertama kali di Indonesia masalah tidak menepati janji untuk melangsungkan perkawinan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan diikuti keharusan membayar ganti rugi.

Menurut Prof. Sudargo, putusan Mahkamah Agung ini membuka jalan secara hukum perdata untuk menuntut pihak yang tidak menepati janji menikahi. Padahal janji untuk menikahi tidak dapat membawa penuntutan ganti kerugian. Pasal 58 BW menyebutkan “janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”. Gugatan ganti rugi bisa diajukan jika terbukti sudah ada pemberitahuan akan kawin kepada petugas (Kantor Catatan Sipil) diikuti pengumuman kawin oleh petugas tersebut.

Namun setelah ada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mekanisme perkawinan menurut hukum Barat itu tak berlaku lagi. Pasal 29 UU Perkawinan memperkenankan kedua pasangan membuat perjanjian tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun perjanjian itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. UU Perkawinan tak menyinggung sama sekali mengenai janji menikahi yang kemudian diingkari.

Merujuk pada kasus yang terungkap ke pengadilan, antara penggugat dan tergugat sudah hidup bersama selama dua tahun. Hidup bersama itu, secara formal, sudah bertentangan dengan hukum. Menurut Sudargo, lembaga hidup bersama seperti yang dijalankan masyarakat Eropa tak dikenal di Indonesia. Jika persoalannya dibawa ke pengadilan, hakim wajib menjaga agar pihak yang berada dalam keadaan lemah dilindungi dari kelakuan yang tak serius dari pihak lainnya.

Dalam perkara pidana, pada tahun 1994 Mahkamah Agung juga pernah menghukum seorang pria yang tak jadi menikahi tunangannya. Tetapi dalam kasus ini, pelaku dan korban sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang menyebabkan si perempuan hamil. Pasangannya meminta agar kandungan itu digugurkan, namun perempuan menolak. Akhirnya, pihak laki-laki melakukan kekerasan kepada pacarnya. Walhasil, hakim menghukum si pria meskipun bukan karena janji menikahi itu.

Dalam perkara lain, hakim menggunakan konstruksi Pasal 378 KUHP (Penipuan) untuk menghukum seorang pria yang tidak menepati janji menikahi. Konstruksi pemikiran ini ditemukan, misalnya, dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu Sumatera Selatan tanggal 5 November 2015.

Dalam kasus ini, terdakwa berjanji menikahi pacarnya dan sudah membicarakan mahar. Terdakwa mendapatkan sejumlah barang dari keluarga saksi korban. Namun kemudian terdakwa melarikan diri ke pulau Jawa untuk menghindari perkawinan dengan saksi korban padahal keluarga saksi korban sudah memesan organ musik. Pada bagian alasan memberatkan majelis hakim menyatakan: ‘akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan keluarganya merasa malu terhadap warga sekitar karena tidak jadi menikah padahal telah mempersiapkan segala sesuatunya’.

Meskipun sudah ada yurisprudensi, tak semua gugatan atas janji menikahi yang diingkari diterima oleh hakim. Dalam salah satu putusan tertanggal 23 Februari 2013, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penggugat asal. Dalam petitumnya di tingkat pertama, Penggugat asal meminta majelis hakim menyatakan Tergugat telah ingkar janji untuk menikahi Penggugat. Namun argumentasi Penggugat ditepis majelis. Majelis hakim agung beralasan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan keperawanan kepada Tergugat asal setelah Tergugat asal berjanji akan menikahi Penggugat.

Sumber : Hukumonline

Related Articles

Silahkan masukan tanggapan terkait tulisan ini di kolom komentar, terimakasih.

WhatsApp Informasi
%d blogger menyukai ini: