Artikel

Definisi, Bentuk dan Jenis Gugatan

Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN:

“Gugatan adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”

Gugatan mempunyai 2 bentuk yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukumnya yaitu:

  1. Pasal 118 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) juncto
  2. Pasal 142 Rectsreglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk gugatan tertulis
  3. Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan.

Selain itu banyak pasal-pasal yang membahas tentang gugatan contohnya sebagai berikut:

  • Pasal 121 HIR:

“Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri.”

  • Pasal 120 HIR:

“Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut.”

  • Pasal 124 HIR:

“Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan.”

  • Pasal 271, 272 RV:

“Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pen cabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.”

  • Pasal 160 HIR:

“Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya Jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang barus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, ke cuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat.”

Jenis gugatan perdata ada 3 yaitu:

  1. Voluntair diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, Namun saat ini telah diubah lagi menjadi 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
  2. Contentiosa
  3. Class Action diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

 

 

Referensi:

osf.io

pn-ponorogo.go.id

indonesiare.co.id

izinesia.id

Related Articles

Silahkan masukan tanggapan terkait tulisan ini di kolom komentar, terimakasih.

WhatsApp Informasi
%d blogger menyukai ini: