Kebijakan HAM Dalam Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998

Januari 19, 2023

0 1 minute read

Kebijakan HAM Dalam Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998 secara umum berisi tentang hal yaitu sebagai berikut ini:

Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat,
Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratiikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sekian penjelasan mengenai Kebijakan HAM Dalam Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998 dan semoga bermanfaat. Jika ingin membaca artikel yang lainnya silahkan klik disini.