Filsafat Hukum Menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dan Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Filsafat Hukum Menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dan Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. dalam karya mereka yang menyatakan bahwa:

“Perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan disusul oleh dogmatic hukum (ilmu hukum positif). Diantara keduanya terdapat perbedaan yang tajam. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Sehingga untuk menjembatani keduanya diperlukan teori hukum yang semula berbentuk ajaran hukum umum (algemene rechtsleer). Teori hukum berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum maupun permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum”.

 

 

BIOGRAFI

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. adalah Guru Besar Hukum Administrasi. Karya dan tulis beliau yaitu buku ‘Hukum Tata Usaha Negara’ dijadikan bacaan wajib bagi fakultas hukum di seluruh Indonesia. Beliau lahir di Larantuka, Flores tahun 1945. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. mempunyai hasil karya sebagai berikut ini:

1. Kedaulatan Rakyat, 1996
2. Majalah Yuridika, 1997
3. Tentang Wewenang, 1997
4. Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, 2001
5. Maladministrasi sebagai Dasar Penilaian Perilaku Administrasi (Maladministration as the Criteria of Review of Administrative Behaviour), 2004
6. Argumentasi hukum, 2005
7. Legal Argumentation, 2005
8. Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemeritahaan Daerah (Perspektiv Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi), 2005
9. Pengkajian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, 2005
10. Tatiek Sri Djatmiati, 2005
11. Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik, 2007
12. Argumentasi Hukum, Cetakan ketiga, 2008
13. Pengantar Hukum Administrasi Negara, 2008
14. Argumentasi Hukum, Cetakan Keempat, 2009
15. Maladministrasi Dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung-Jawab Pribadi dan Tanggung-Jawab Jabatan, 2010
16. Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan, 2010
17. Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), 2011
18. Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi, 2011
19. Argumen Hukum, Surabaya, 2016

 

Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. seorang ahli hukum. Beliau menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1979 – hingga sekarang. Beliau lahir pada tahun 1952 di Nganjuk.  Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. mempunyai karya sebagai berikut ini:

1. EFEKTIVIKASI PENERAPAN SANKSI DALAM PERDA NO. 6/1986 SEBAGAI SARANA PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN LlNGKUNGAN HIDUP YANG BAlK DAN SEHAT, 1991
2. PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN MELAMPAUI GARIS SEMPADAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA, 1991
3. Status tanah sebagai obyek jual beli yang permohonan izin peralihan haknya ditolak, 1991
4. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, 1993
5. Kedaulatan Rakyat, 1996
6. Tentang Wewenang, 1997
7. Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, 2001
8. Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, 2004
9. Prinsip-prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, 2004
10. Faute Personelle dan Faute De Service Dalam Tanggung Gugat Negara, 2004
11. Maladministrasi sebagai Dasar Penilaian Perilaku Administrasi (Maladministration as the Criteria of Review of Administrative Behaviour), 2004
12. Principles of Industrial Business License in Indonesia, 2004
13. Prinsip Izin Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana, 2004
14. Argumentasi hukum, 2005
15. Argumentasi Hukum. Yogyakarta, 2005
16. Buku Ajar Hukum Perijinan, 2005
17. Kerjasama Antar Daerah Dalam Bidang Perizinan, 2005
18. Legal Argumentation, 2005
19. Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemeritahaan Daerah (Perspektiv Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi), 2005
20. Pengkajian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, 2005
21. Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik, 2007
22. Argumentasi Hukum, Cetakan ketiga, 2008
23. Kesalahan Pribadi Dan Kesalahan Jabatan Dalam Tanggung Jawab Atau Tanggung Gugat Negara, 2008
24. OOD dan Tanggung Jawab Jabatan serta Tanggung Jawab Pribadi dalam Konteks (R) UU Administrasi Pemerintahan, 2008
25. Argumentasi Hukum, Cetakan Keempat, 2009
26. Maladministrasi Dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung-Jawab Pribadi dan Tanggung-Jawab Jabatan, 2010
27. Pelayanan Publik dan dan Tindak Pidana Korupsi, 2010
28. Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan, 2010
29. Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), 2011
30. Transparency and accountability in the finance management of the local government in promoting good governance, 2014
31. Argumen Hukum, Surabaya, 2016
32. DISERTASI (135)-Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 2016
33. DISERTASI (153)-Pengujian dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintahan, 2016
34. Family Planning Program (KB) Implementation Policies on Regional Autonomy Era in Indonesia Case Study in Ngawi Regency of East Java-Indonesia, 2016
35. CORRUPTION PREVENTION THROUGH THE INSPECTORATE ROLE IN THE FINANCIAL SUPERVISION IN THE REGIONAL AUTONOMY ERA IN INDONESIA, 2017
36. Factors Affecting The Development Of Human Resources In State Financial Management To Encourage The Good Governance In Indonesia (Case Study In Sidoarjo Regency of East Java …, 2018
37. Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa melalui Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa, 2018
38. Demarcation BUMN: Between Private Laws and Public Laws, 2019
39. Forecasting public services maladministration in local government, 2019
40. Improvement of Effectiveness of Village Fund Policy in Indonesia, 2019
41. The Policy and Supervision by Government of Circulation Alcoholic Beverages in East Java, Indonesia, 2019
42. The Role of VCB (Village Conslutative Body) in the Supervision of the Management of Village Fund in Indonesia, 2019
43. Bunga Rampai Hukum Administrasi, 2020
44. Good mining practices toward a good mine management: a case of mining business permit issuance, 2020
45. Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia, 2020
46. Optimization of the Role of Village Facilitators in Improving the Professionality of Village Apparatus in Managing Village Funds in Indonesia, 2020
47. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGALIHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK USAHA PERTAMBANGAN, 2020
48. Diskresi Presiden dalam Pengaturan Keterbukaan Informasi Perpajakan Government Discretion in Regulation of Tax Information Disclosure, 2021
49. ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST COAL MINING BUSINESSES IN INDONESIA IN THE CONDITION OF THE COVID-19 PANDEMIC, 2022
50. DISERTASI (362)-Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2022
51. DISERTASI (378)-Kedudukan Hukum Keuangan Desa Dalam Sistem Tata Kelola Keuangan Negara, 2022
52. Reflecting the Special Autonomy of Papua Province in the Perspective of Law and Human Rights, 2022
53. The Government Responsibilities in Handling the Covid-19 Pandemic and Improving The Declining Economy in Indonesia, 2022

 

 

Sekian penjelasan mengenai Filsafat Hukum Menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dan Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. dan semoga bermanfaat. Jika ingin membaca artikel yang lainnya silahkan klik disini.

 

 

 

 

 

Referensi:

hadjonlawfirm.com

ugmpress.ugm.ac.id

repository.stpn.ac.id

dosenpendidikan.co.id

seputarpengetahuan.co.id

jurnalhukum.com

gramedia.com

kawanhukum.id

sites.google.com

kompas.com

bola.com

hot.liputan6.com

detik.com

news.detik.com

gramedia.com

bantuanhukum-sbm.com

jdih.situbondokab.go.id

scholar.google.co.id

suduthukum.com

hukum96.com

studocu.com

books.google.co.id

ugmpress.ugm.ac.id

media.neliti.com

onesearch.id

slideshare.net

osf.io

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

follow DPC PERADI Tasikmalaya :

https://www.instagram.com/peraditsm/?hl=id

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086263441186

https://www.youtube.com/channel/UC8l-MjQi83djMq1hV-OfrCw