Bisakah Mengajukan Pembebasan Bersyarat Jika Divonis 5 Bulan Penjara?

Bisakah Mengajukan Pembebasan Bersyarat Jika Divonis 5 Bulan Penjara?

Perkenankan Admin untuk bertanya dengan kronologi berikut ini;

Seorang terpidana 5 bulan kasus pencemaran nama baik yang sudah menjalani masa hukuman 2 minggu.

Pertanyaan

  1. Apakah dapat mengajukan pembebasan bersyarat?
  2. Siapakah yang berwenang mengabulkan permohonan tersebut?

Jawaban

Pada dasarnya, setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini disebut dalam Pasal 43 ayat (1) PP 99/2012. Namun, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh narapidana yang ingin mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, yaitu [Pasal 43 ayat (2) PP 99/2012]:

  1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
  3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permen 21/2013”) diatur lebih lanjut mengenai persyaratan dokumen yang diperlukan. Dalam Permen 21/2013 juga diatur persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana:

  1. terorisme;
  2. narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika;
  3. korupsi;
  4. kejahatan terhadap keamanan negara;
  5. kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan
  6. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Mengenai siapa yang berwenang mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat, berdasarkan Pasal 43 ayat (4) PP 99/2012, pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan menteri. Adapun yang dimaksud menteri menurut PP ini adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan, yakni Menteri Hukum dan HAM.

Terpidana telah diputus 5 bulan masa pidana dalam kasus pencemaran nama baik dan yang bersangkutan sudah menjalani masa pidana selama 2 minggu. Dari sejumlah persyaratan pembebasan bersyarat di atas, khususnya syarat telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, maka terpidana yang bersangkutan tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat.

Hal ini karena jika 2/3 dari 5 bulan masa pidana yang dijatuhkan hakim, maka hasilnya tentu di bawah 9 bulan sebagaimana yang disyaratkan dalam PP 99/2012. Oleh karena itu, terpidana tersebut tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat.

 

Demikian jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

 

Referensi :

www.hukumonline.com

DPC PERADI TASIKMALAYA
WhatsApp Konsultasi / Informasi
%d blogger menyukai ini: