Aspek Hukum Ekonomi Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D.

Aspek Hukum Ekonomi Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. menerangkan tentang  hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial yang mempunyai 2 (dua) aspek yaitu sebagai berikut ini:

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi itu sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut

BIOGRAFI

Prof. Dr. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. merupakan seorang guru besar Hukum Internasional dan  akademisi hukum Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 23 November 1965 di Jakarta.

HASIL KARYA

1. Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi, 1945
2. Masalah Penafsiran terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang, 1992
3. The right of state to establish and build up military defense capability: japan as a case study, 1997
4. Menyambut Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999: Beberapa Harapan dalam Penerapannya Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 1999
5. Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999, 1999
6. Tahun 1999, 1999
7. BEBERAPA MASALAH HUKUM INTERNASIONAL DARI DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR TIMOR, 2000
8. Hukum Internasional dalam konflik kepentingan ekonomi negara berkembang dan negara maju, 2001
9. Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan IV, 2001
10. Teaching International Law in Indonesia, 2001
11. Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis, 2001
12. Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam UU Pasar Modal, 2001
13. An overview of Indonesia’s antimonopoly law, 2002
14. Hukum ekonomi dan hukum internasional: bunga rampai, 2002
15. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, 2002
16. Symposium on APEC Competition Policy and Economic Development, 2002
17. Dispute resolution process in Indonesia, 2003
18. Eradicating Gender Discrimination in Working Place in Indonesia, 2003
19. International Law as Political Instrument: Several of Indonesia’s experiences as a Case Study, 2003
20. Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonesia, 2003
21. Legal Issues on E-Commerce and E-contract in Indonesia, 2003
22. Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia, 2003
23. Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha, 2003
24. Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan, 2003
25. Restrictions Under International Law To Build Up Military Defence Capability, 2003
26. Special Report-Assessing Indonesia’s Human Rights Practice in the Post-Soeharto Era: 1998-2003, 2003
27. Assessing Indonesia’s Human Rights Practice Post Soeharto: 1998-2003, 2004
28. Experience on Indonesia’s Competition Law: Challenges Confronting the Enforcement, 2004
29. Hukum sebagai Instrumen Politik: Intervensi atas kedaulatan dalam proses Legislasi di Indonesia, 2004
30. Law and Development under Globalization: The Introduction and Implementation of Competition Law in Indonesia, 2004
31. Mahkamah Pidana Internasional, 2004
32. Perubahan hukum di Indonesia (1998-2004), harapan 2005, 2004
33. Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, 2004
34. Indonesia’s anti-terrorism law, 2005
35. Mahkamah Pidana Internasional, 2005
36. Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, 2005
37. Penyelesaian Damai Ambalat, 2005
38. Politik hukum UU bidang ekonomi di Indonesia, 2005
39. Reform of Economic Laws and its Effects on the Post‐crisis Indonesian Economy, 2005
40. Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional, 2005
41. The Concept of Superior Responsibility under International Law as Applied in Indonesia, 2005
42. Human rights in Indonesia, 2006
43. Legal education reform in Indonesia, 2006
44. Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU, 2006
45. Catatan atas Masalah Aktual dalam Perjanjian Internasional, 2007
46. Law Enforcement in Indonesia from the Perspective of Law and Development: Problems and Solutions, 2007
47. Reforming laws and institutions in Indonesia: An assessment, 2007
48. Shaira law as a system of governance in Indonesia: The development of Islamic financial law, 2007
49. Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan Dalam Cape Town Convention, 2009
50. Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia: HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional, 2009
51. at JuiIIuk&aht 0w, 2010
52. Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang, 2010
53. Kontrak Bisnis Internasional, 2010
54. Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang Dan Maju, 2011
55. The obligation to ensure the conformity of international treaties with the constitution, 2011
56. Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus, 2012
57. Anti-terrorism efforts in Indonesia, 2013
58. Konsekuensi Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Internasional, 2013
59. Konvensi Pekerja Migran: Perlukah Indonesia Meratifikasi?, 2013
60. Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Menjawab Tantangan Profesi Hukum di Indonesia, 2013
61. Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Menjawab Tantangan Profesi Hukum di Indonesia, 2013
62. Courts in indonesia: A mix of western and local character, 2014
63. Indonesia should Withdraw from the ICSID, 2014
64. Corporate Governance for Employee’s Welfare, 2015
65. Ikhwal Dikuasai Negara, 2015
66. Law and Justice in a Globalized World, 2015
67. The disputes of South China Sea from international law perspective, 2015
68. Jaminan Sosial Kecelakaan Dalam Persepektif UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, 2016
69. Pengawasan Otoritas terhadap BUMN yang Sudah Diprivatisasi Melalui Pasar Modal, 2016
70. Sembilan Garis Putus Tiongkok, 2016
71. Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan, 2017
72. Law and Justice in a Globalized World: Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities, Depok, Indonesia, November 7-9, 2016: Topics in Law and Justice, 2017
73. Penyelesaian sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan, 2017
74. Peran PBB dalam Pembentukan Hukum Angkasa, 2017
75. Reformasi pendidikan hukum di Indonesia, 2017
76. Studi Awal tentang Perjanjian Internasional yang Bertentangan, 2017
77. Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga, 2017
78. Law and Justice in a Globalized World: Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities, Depok, Indonesia, November 7-9, 2016: Topics in Law and Justice, 2018
79. Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia, 2018
80. Culture and International Law: Proceedings of the International Conference of the Centre for International Law Studies (CILS 2018), October 2-3, 2018, Malang, Indonesia, 2019
81. Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional, 2019
82. Analysis of the conflict of taxation: Exploring multi-national corporations income tax criteria in Indonesia, 2020
83. Evaluasi atas penyelenggaraan Law Summit II, 16 Oktober 2002, 2020
84. The Dilemma of Managing Limited Liability State-Owned Enterprises in Applying the Business Judgment Rule, 2021
85. Ambiguity of the Position of Directors of State-Owned Enterprises (Persero): Achievements of Profits and Allegations of Corruption, 2022
86. LIABILITY OF STATE-OWNED HOLDING COMPANY IN FACING THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC, 2023
87. Sovereign ESG Integration: A Bibliometric and Systematic Literature Review, 2023
88. Culture and International Law
89. GLOBAL STUDIES LAW REVIEW
90. HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONFLIK KEPENTINGAN EK ALAM KONFLIK KEPENTINGAN EK ALAM KONFLIK KEPENTINGAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU
91. HUMAN RIGHTS PRACTICE IN THE POST-SOEHARTO
92. JUSTICE IN THE IMPLEMENTATION OF SMALL CLAIMS JURISDICTION FOR THE PARTIES TO THE DISPUTE

Sekian penjelasan mengenai Aspek Hukum Ekonomi Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M. dan semoga bermanfaat. Jika ingin membaca artikel yang lainnya silahkan klik disini.

Referensi:

id.wikisource.org

id.wikipedia.org

wikidata.org

media.neliti.com

gramedia.com

onesearch.id

pahki.or.id

merdeka.com

hukumonline.com

scholar.google.co.id

books.google.co.id

sites.google.co.id

opac.perpusnas.go.id

follow DPC PERADI Tasikmalaya :

https://www.instagram.com/peraditsm/?hl=id

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086263441186

https://www.youtube.com/channel/UC8l-MjQi83djMq1hV-OfrCw