Antara Konstitusi, Demokrasi dan Oligarki

Demokrasi tidak hanya berarti pemerintah berdasarkan jumlah, tetapi juga berarti pemerintah yang dijalankan oleh suatu kelas sosial. Kedua kriteria itu harus dipergunakan untuk mendefinisikan demokrasi, sebagaimana baik jumlah maupun kelas sosial juga harus dipergunakan untuk mendefinisikan oligarki.

Berdasarkan hal ini sekarang kita dapat mempelajari varietas demokrasi dan oligarki yang berbeda-beda, akan tergantung pada varietas-varietas yang dijumpai didalam”bagian-bagian”yang berbeda dari kota kota itu yaitu tentang hakikat komposisi sosial mereka yang berbeda beda. Untuk itu kita harus mengklasifikasikan beraneka ragam spesies binatang-binatang melalui varietas-varietas bagian-bagiannya dan varietas bagian-bagian itu.

Olehkarena itu, kita mulai menhitung kesepuluh bagian atau lebih yang merupakan komposisi sebuah kota, mengontraskannya dengan penghitungan plato yang berbeda. Kita juga harus memperhatikan bentuk-bentuk yang berbeda yang diasumsikan oleh demos, atau orang banyak, dan juga yang di asumsikan oleh kelas atas, tergabtung pada bagian yang satu aatau bagian yang lain yang menonjol dalam susunannya.

Hal ini memungkinkan kita untuk membedakan lima varietas demokrasi, dalam skala yang menurun yang beraneka warna dengan “demokrasi yang ekstrem” suatu varietas demokrasi, yang analog dengan tirani dimana hukum telah berhenti berdaulat dan pengertian konstitusi nyaris lenyap, (Aristoteles).1290a30.

Jadi jangan diasumsikan, seperti yang bisa dilakukan orang pada masakini, bahwa demokrasi dapat didefinisikan tanpa persyaratan apapun, sebagai suatu bentuk konsstitusi yang didalam nya jumlah orang yang lebih besar yang berdaulat. Bahkan didalam oligarkipun, dan sebenarnya didalam semua konstitusi, mayoritas berdaulat. Demikian juga, oligarki tidak bisa didefinisikan sederhana sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana segelintir orang mempunyai kedaulatan atas konstitusi. Tak seorang pun akan mengatakan bahwa rakyat ini di atur dengan cara demokratis. Atau sekali lagi, bayangkan bahwa ada segelintir saja orang miskin tetapi mereka lebih kuat dari orang kaya yang membentuk mayoritas. Tak seorangpun menyebut konstitusi tersebut oligarki, jika tak ada jabatan jabatan kehormatan yang diberikan kepada orang kaya, jadi lebih baik mengatakan demokrasi eksis dimana pun orang yang dilahirkan merdeka dan berdaulat, jadi jelas disini bahawa penindasan itu itu mayoritas dilakukan oleh para bangsawan sehingga ketika ia menjadi pemerintah maka bukan demokrasi yang dianutnya tetapi lebih kepada oligarki, meskipun adakesamaan dalam konstitusi tapi antra demokrasi dan oligarki ada perbedaan, demokrasi itu merangkul semua orang bukan berdasar kan golongan kaya, atau tinggi badan namun kriteria ini pun tidak cukup untuk untuk membedakan konstitusi yang sedang dibicarakan.

Kita harus mengingat bahwa kota yang demokratis dan oligarkis sama sama memuat sejumlah bagian. Kita juga tidak dapat menerapkan demokrasi kepada suatu konstitusi yang dibawahnya orang kaya berdaulat hanya karena mereka lebih banyak dari orang miskin mengendalikan pemerintahan pada suatu saat yang sama adaalah minoritas.

Penulis : Dian Muhammad Darda, merupakan salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Cipasung (IAIC), jurusan Jinayah Siyasah.