Hukum Ekonomi Menurut Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH. MH.

Hukum Ekonomi Menurut Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH. MH. yang menyatakan bahwa:

“Hukum ekonomi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memliki legalitas (kewenangan) untuk mengatur aktifi tas dan perilaku juga pertumbuhan sektor ekonomi serta penyelesaian sengketa yang terjadi dimana substansi peraturan perundang-undangan tersebut dipengaruhi oleh sistem ekonomi dalam konstitusi negara yang bersangkutan”.

BIOGRAFI

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH. MH. adalah seorang guru besar di bidang Hukum Ekonomi. Beliau lahir pada tanggal 9 Februari 1963 di Semarang.

PROFESI

1. Sejak Nopember Tahun 2002 DEKAN FH UNS.
2. Sejak Nopember Tahun 2002- April 2007 PEMBINA PPS ILMU HUKUM
3. Sejak April Tahun 2007 PEMBANTU REKTOR IV UNS
4. Sejak September 2007 KETUA PENJAMINAN MUTU PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
5. Sejak Agustus Tahun 2003 Sampai Sekarang. ASSESOR BADAN AKREDITASI NASIONAL (BAN) JAKARTA
6. Sejak tahun 2004 sampai Desember 2006 KOORDINATOR TIM ASISTENSI AKREDITASI Universitas Sebelas Maret Solo.
7. Sejak Tahun 2005 Sampai Tahun 2006. TIM AKREDITASI UNTUK PUSAT-PUSAT STUDI.
8. Sejak Tahun 2005 sampai sekarang PENGAWAS NOTARIS
9. Sejak April Tahun 2006 MEDIATOR
10. Sejak Tahun 1989 Sampai Dengan Sekarang DOSEN FAKULTAS HUKUM UNS
11. Sejak Tahun 1995 Sampai September 2002 DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNS
12. Mulai Tahun 2001 Sampai Sekarang DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM UNS
13. Mulai tahun 2006 Sampai Sekarang. DOSEN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI, UNS
14. Mulai Tahun 2007 DOSEN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNS
15. Sejak Tahun 1995 Sampai tahun 2005. DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
16. Mulai Tahun 1999 Sampai Agustus 2002. DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNV. MUHAMMADIYAH SURAKARTA
17. Mulai Tahun 2000 Sampai 2005. DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA.
18. Mulai Tahun 2001-2006. DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM (HUKUM BISNIS) UNVIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
19. Sejak Tahun 1998 Sampai Dengan 2001. SEKRETARIS BPH
20. Mulai tahun 2002-2006. KETUA BPH STIES
21. Tahun 1996-1997 PENGELOLA PERPUSTAKAAN

HASIL KARYA

1. The concept of the state law of Pancasila, 1980
2. Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual, 2002
3. Menggugat dominasi positivisme dalam ilmu hukum, 2004
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), 2004
5. Kekuasaan, negara hukum, dan paradigma moral, 2005
6. Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral, 2005
7. Reformasi hukum ekonomi dalam era globalisasi ekonomi, 2005
8. Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum, 2006
9. Develop Non-Litigation paradigm in Indonesia, Surakarta, 2006
10. Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia, 2006
11. Mengembangkan paradigma non-litigasi di Indonesia, 2006
12. Eksistensi dan penyelesaian sengketa HaKI, 2007
13. Negara hukum: kekuasaan, konsep, dan paradigma moral, 2007
14. Pembangunan hukum ekonomi Untuk mendukung pencapaian Visi indonesia 2030, 2007
15. Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, 2007
16. Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum, 2008
17. Kekuasaan, konsep dan Paradigma Moral, 2008
18. Hukum Ekonomi sebagai panglima, 2009
19. ANALISIS YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH, 2014
20. Fungsi dan Kedudukan Majelis Pengawas Daerah Motaris Setelah Berlakunya Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004, 2015
21. Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal, 2015
22. Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha, 2015
23. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang …, 2015
24. Efektivitas Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentan, 2016
25. Political perspective of law on empowerment of arbitration as institution for settlement of industrial relation disputes, 2016
26. Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, 2017
27. Constructing Corporate Social Responsibility Base on Function Social Principles of Rights to Cultivate, 2017
28. Implementasi Penghentian Bantuan Hidup Pada Pasien Terminal Dalam Prespektif Perlindungan Hak Hidup, 2017
29. Legally Binding of the World Trade Organization Dispute Settlement Body’s Decision, 2017
30. Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara), 2017
31. Pendayagunaan Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Suatu Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya dan …, 2017
32. Politik Hukum Kebijakan Penguasaan Negara Di Bidang Energi Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, 2017
33. Reconstruction Of Assignment Of A Mortgage (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan-Skmht) And Mortgage Deeds (Akta Pemberian Hak Tanggungan-Apht) Aligned With Sharia Banking …, 2017
34. Solidifying the just law protection for farmland to anticipate land conversion, 2017
35. Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia, 2018
36. Environmental management strategy in mining activities in forest area accordance with the based justice in  Indonesia, 2018
37. Fraud in Healthcare Service, 2018
38. Isharyanto. Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik, 2018
39. KAJIAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU/L/2015 dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan …, 2018
40. Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Bisnis Berbahasa Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, 2018
41. Legal Politic of Gender Responsive Election System (A Concept), 2018
42. Pengembangan Kemampuan Hakim Dari Perspektif Sosiologis, 2018
43. Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik, 2018
44. TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIABAIKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA, 2018
45. Analysis of Equality on Creditor Standing Principle on The Process of Arrangement and Settlement of Bankruptcy Asset in Indonesia, 2019
46. Consumer Protection Model in the Practice of Selling and Purchasing Apartments With Pre-Project Selling System in Indonesia, 2019
47. Effectivity Study of Legal Politics of Sea Reclamation Development in Indonesia Reviewed from the Benefits of People’s Welfare, 2019
48. Feminist Perspective towards the Legal Theory on Fisher-Women’s Legal Entity, 2019
49. Impact of the Indonesia Australia Free Trade Agreement, 2019
50. Islam and Moderatism: Polemics of Marriage Law, Unmarital Children and the Formulation Based on the Principle of Justice in Indonesia, 2019
51. Juridical Study of Factors Causing Low Informal Worker Participation to Participate in Social Security Employment (Case Study in Central Java Province), 2019
52. Legal Implication the Constitutional Court’s Decision Number 67/PUU-X/2013 on Creditor Concurrent’s Rights in Bankruptcy Case, 2019
53. LEGALITAS PENGGUNAAN METODE HARRINGTON DALAM PRAKTIK KARTEL (Studi Kasus Praktik Kartel Ban Kendaraan Roda Empat), 2019
54. Mediation as an Alternative Institution of Disclaimer in Religion Court in Indonesia According to Justice Perspective, 2019
55. Pendaftaran Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perdagangan Global (Study Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018), 2019
56. Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien, 2019
57. Permohonan Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Perdagangan Global (Study Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018), 2019
58. Reconstruction of the completion of presidential election dispute by progressive law approach, 2019
59. Restructuration of Public Service Obligation (PSO0, Infrastructure Maintenance and Operation (IMO), Track Access Charge (TAC) on PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Based on …, 2019
60. State-Owned Enterprises Restructuring Through Holding Company in Responding Bankruptcy in Subsidiaries, 2019
61. The application of the shifting burden of proof principles as an alternative consumer protection effort due to unfair property advertising, 2019
62. The Development Concept Of Law Certainty On The Building Cadastral Toward The Rights Of Ownership On The Strata Title Rights Based On Property Law In Indonesia, 2019
63. The Implication of Technological Development on Stock Trading in the Stock Markets of Indonesia Stock Exchange, 2019
64. The politic of law of PT. Kereta api Indonesia (persero) track access charge policy based on justice, 2019
65. The Social Security Models for State Civil Aparatus in the Concept of the State of Welfare, 2019
66. Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran, 2019
67. Analisis Pasar Bersangkutan Dalam Hukum Persaingan Usaha Pada Era Disrupsi 4.0 (Bisnis Online Versus Bisnis Konvensional), 2020
68. and, the, to, of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Outside the Court According to Law Number 14 of 2001 On Patent, 2020
69. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2 dengan Judul” PEMBADANAN HUKUM FINTECH SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT”, 2020
70. MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA, 2020
71. Menggugat Peran Akademisi dalam Memperbaiki Kualitas Kehidupan Masyarakat, 2020
72. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), 2020
73. PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0, 2020
74. The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 regarding Copyright, 2020
75. THE PRINCIPLES OF SOCIAL JUSTICE FUNCTION ON THE INDONESIA HEALTH SOCIAL ASSURANCE, 2020
76. Tinjauan Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Dalam Makanan Halal, 2020
77. Optimization of social justice principles in health insurance by the health social insurance administration agency (BPJS) in Indonesia, 2021
78. The Mechanism of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in the Indonesian Bankruptcy Law During the Covid-19 Pandemic, 2021
79. The Role of Central Bank as the Lender of Last Resort in the Pandemic Covid-19 Era, a Study of Emergency Liquidity Assistance, 2021
80. Alternative Model of Consumer Dispute Settlement Financial Service Sector in Indonesia, 2022
81. Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilikan Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia Dikaitkan dengan Asas Nasionalitas, 2022
82. Implications of Foreign Investment on Economic Development Growth Post-Job Creation Act, 2022
83. Regulations for sustainable development in the environment and forestry, 2022
84. Legal Consequences of Establishing a Limited Liability Company by a Foundation in Violation of the Law, 2023
85. Potential environmental damage as a legal standing qualification of environmental organizations in realizing environmental justice (a preliminary study), 2023
86. The Comparative Study About Intellectual Property Rights And The Transfer Of Land Rights For The Development Of Indonesia Land Law, 2023
87. The Urgency of Utilizing Restorative Justice as An Alternative in the Enforcement of Medical Crime in Indonesia, 2023
88. EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XII/2014 TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
89. MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANALISA EKONOMI MIKRO
90. Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Karena Objek Jaminan Tidak Sah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt. G/2014/PN Bdg)
91. PENGATURAN BAGIAN ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM DI INDONESIA
92. PENGUATAN REGULASI FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP SEKTOR PERINDUSTRIAN DI BIDANG INDUSTRI KREATIF
93. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PENERBITAN DOKUMEN PENGANGKUTAN ELEKTRONIK OLEH ONLINE TRAVEL AGENT
94. PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM KASUS CORNERING THE MARKET PADA PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL DI INDONESIA
95. Tanggung Jawab Pemegang Saham Dari Pt. Gusher Tarakan Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
96. The Legal Status of Appraisal of Materials Guarantee for Bancruptcy Process of Indonesia
97. URGENSI KONTRAK KERJA YANG BERKEADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG

Sekian penjelasan mengenai Hukum Ekonomi Menurut Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH. MH. dan semoga bermanfaat. Jika ingin membaca artikel yang lainnya silahkan klik disini.

Referensi:

scholar.google.co.id

media.neliti.com

gramedia.com

onesearch.id

academia.edu

datadosen.com

books.google.co.id

opac.perpusnas.go.id

pddikti.kemdikbud.go.id

staff.universitaspahlawan.ac.id

majelispengawasnotarissolo.staff.uns.ac.id

follow DPC PERADI Tasikmalaya :

https://www.instagram.com/peraditsm/?hl=id

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086263441186

https://www.youtube.com/channel/UC8l-MjQi83djMq1hV-OfrCw