Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan

Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”.

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan tidak boleh berisi hal hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social”.

Referensi:

id.wikipedia.org

rendratopan.com

jdih.kemenkeu.go.id

dewanpers.or.id