Workshop Pemenuhan Hak Sipil, KBB dan Layanan Publik Non Diskriminatif

Acara ini adalah sosialisasi hak sipil tentang hak dan kewajiban masyarakat. Dari hasil kegiatan ini diharapkan output yang didapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk masyarakat.

Kita mendorong agar pemerintah menyediakan pelayanan yang inklusif. DPC Peradi mengundang perangkat desa untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri keadilan belum terealisasi atau masih sempit diakses oleh masyarkat ataupun perangkat desa itu sendiri. Jadi perangkat desa merupakan pintu utama inklusi pemerintah yang dekat dengan masyarakat, Peradi

Tujuan Kegiatan :

1. Bagaimana kedepan akses pelayanan kepada masyarakat semakin dekat.
2. Menciptakan paralegal di tingkat desa
3. Masyarakat paralegal yang bisa melayani masyarakat
4. Masyarakat perangkat desa untuk menjadi paralegal di desanya masing-masing

Target :

– Kelompok masyarkat adat
– Kelomok masyarakat termarjinalkan
– Minoritas organ dan etnis
– Perempuan korban diskriminasi dan kekerasan

Landasan Hukum :
– UU No 6 Tahun 2014
– UU No 12 tahun 2005

Inti Kesimpulan Kegiatan

Terkait pencatatan pernikahan bagi JAI yang dipersulit, permasalahan seperti ini bisa selesai di tingkat lokal seperti di desa lain. Ada titik temu yang ditemui, bahwa Negara hanya mencatatkan sedangkan yang menikahkan adalah penghulu.

Orang dewasa dengan desabilitas adalah PR bersama, bagaimana bisa mengedukasi semua lapisan masyarakat untuk membuat sistem rehabilitas yang bisa disediakan di tingkat desa dengan memasukannya ke program perencanaan di desa.

Ada aturan tertentu yang mengharuskan kapan dan bagaimana perangkat desa diganti atau dirubah, Perangkat Desa Sukarame

Dari berbagai pengalaman selama di desa dan berjejaring bersama peradi, banyak hal ilmu berharga di dapatkan. Apalagi ketika pengalaman jambore paralegal di jogyakarta banyak akar permasalah yang bergam dengan latar belakang yang berbeda. Berangkat dari HAM bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dengan warga lainnya tanpa pengecualian, PPDI