Konferensi Nasional Bantuan Hukum II

BALI – Upaya pemerintah memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis menemui titik terang. Sejumlah pihak yang punya peran sentral dalam pemberian bantuan hukum telah ‘satu suara’ mengenai bagaimana langkah konkret mengoptimalkan perannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Setelah Konferensi Nasional Bantuan Hukum yang pertama digelar di Jakarta, kini Konferensi Nasional Bantuan Hukum II sedang dilaksanakan di Bali, tepatnya di Prime Plaza Hotel, Sanur, Bali.

Dalam acara kedua itu dihadiri oleh beberapa perwakilan organisasi bantuan hukum dari seluruh Indonesia, organisasi advokat,  kanwil kemenkumham, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu pula Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu peserta. Hal ini terkait dengan rencana Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi percontohan desa sadar hukum Nasional.

Sebagai informasi, Konferensi Nasional Bantuan Hukum ini merupakan kerjasama BPHN dengan sejumlah LSM dan lembaga donor, antara lain YLBHI, Asosiasi LBH APIK, ILRC, PBHI, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, yang didukung oleh International Development Law Organization (IDLO), USAID dan The Asia Foundation melalui program Empowering Access to Justice (MAJU)