Sejarah DPC

SEJARAH DAN EKSISTENSI DPC PERADI TASIKMALAYA

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah organisasi Advokat yang dibentuk sebagaiamana amanat Pasal 32 Undang-undang No. 18 tahun 2003 yang mana Advokat harus membentuk satu wadah organisasi. Melalui proses yang cukup panjang akhirnya PERADI dapat dibentuk oleh 8 organisasi Advokat  Ikatan Advokat yaitu Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Hingga saat ini PERADI telah memiliki 60 Dewan Pengurus Cabang (DPC) di seluruh Indonesia yang diantaranya adalah DPC PERADI Tasikmalaya.

DPC PERADI Tasikmalaya dibentuk pada tanggal 21 Maret 20013 rapat umum anggota dua Organisasi Pendiri PERADI yang ada di Tasikmalaya yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI). Pembentukan DPC PERADI Tasikmalaya ini pada awalnya di gagas melalui pertemuan informal antara DPC IKADIN yang diwakili oleh Agus Husni sebagai ketua serta Sony Basuni sebagai sekertaris, sementara DPC IPHI di wakili oleh H. Dedi Tasdik MS selaku ketua. Pertemuan informal tersebut berlangsung pada bulan Januari 2013 bertempat di Pondok Pesantren Condong Riyadlul Ulum Waddawah (Rumah Andi Ibnu Hadi). Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengajukan permohonan pembentukan DPC PERADI Tasikmalaya kepada DPN PERADI, dimana surat permohonan di tanda tangani oleh ketua DPC IKADIN dan ketua DPC IPHI saat itu.

Berdasarkan surat permohonan tersebut Sutrisno selaku Ketua Bidang Organisasi DPN PERADI memberikan arahan dan petunjuk agar terlebih dahulu DPC IKADIN dan DPC IPHI melaksanakan pemilihan penerima mandat pembentukan DPC PERADI Tasikmalaya. Atas dasar hal tersebut maka pada tanggal 7 Pebruari 2013 telah telah di pilih tiga orang penerima mandat pelaksana pembentukan dan pengangkatan Pengurus DPC PERADI Tasikmalaya yaitu Andi Ibnu hadi, Arif Hendriana dan Iwan Sep Charles yang kemudian diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan DPN PERADI.

Pada tanggal 21 Maret 2013 bertempat di Ball room Hotel Padjadjaran para penerima mandat telah melaksanakan amanat SK. DPN PERADI untuk melaksanakan pembentukan dan pemilihan Ketua DPC PERADI Tasikmalaya yang pada saat itu telah terpilih secara aklamasi Agoes Rajasa Siadari selaku Ketua Pertama DPC PERADI Tasikmalaya. Adapun wilayah kerja DPC PERADI Tasikmalaya meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, namun demikian bagi advokat anggota PERADI Kabupaten Ciamis, Kota banjar, dan Kabupaten Pangandaran dikarenakan pada Kabupaten/Kota tersebut tidak terdapat DPC PERADI maka menundukan diri secara hukum sebagai Anggota DPC PERADI Tasikmalaya.

Untuk semakin meningkatkan peran dan fungsi DPC PERADI Tasikmalaya sebagai pelayan Para pencari keadilan, maka pada tanggal 13 Pebruari 2016 DPC Peradi Tasikmalaya membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH). Kedudukan PBH dalam struktur DPC adalah merupakan unit kerja, namun demikian unit kerja ini mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan. DPN Peradi. Selain itu pula guna lebih mempertajam arah gerakan dan program, DPC Peradi Tasikmalaya telah membentuk unit kerja lainnya yaitu Pusat Kajian hukum (PKH), sekaligus memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Pendidikan Advokat berkelanjutan.

Setelah genap berusia 5 tahun DPC Peradi saat ini telah menjalankan berbagai program dalam Grand Isue tenang acces keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal yang disuport baik dari dana hibah Pemerintah maupun NGO. Selain itu pula PBH DPC Peradi secara mandiri telah melaksanakan bantuan hukum litigasi berupa pendampingan masyarakat miskin pada persidangan pidana di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam setiap tahun tidak kurang dari 30 kasus yang di damping oleh PBH DPC Peradi Tasikmalaya. Dalam wilayah non litigasi PKH DPC Peradi Tasikmalaya seringkali mengadakan FGD issue hukum yang berkaitan dengan kebijakan Daerah maupun nasional.